Kekuatan Politik di Indonesia

            KEKUATAN POLITIK MILITER

Awal kehadiran militer dalam panggung politik di Indonesia erat kaitannya dengan sejarah kehadiran Negara Republik Indonesia yang diraih melalui revolusi fisik perang kemerdekaan, dimana pada periode ini dan bahkan pada periode setelah Indonesia merdeka peran dan kehadiran militer sangat diperhitungkan dalam ikut mengantarkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa aktor militer di Indonesia, hadir menjadi kekuatan politik yang sangat menentukan pentas politik nasional, khususnya pada mas Orde Baru:

a. Militer di Indonesia merupakan kekuatan politik yang memiliki organisasi paling solid dibanding dengan kekuatan politik lainnya. Kelebihannya yaitu, memiliki ideologi yang paling jelas, memiliki garis komando dalam kepemimpinan, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

b.  Militer di Indonesia memiliki hak historis untuk ikut mengatur dan menentukan arah perjalanan Bangsa Indonesia.

c.  Kekuatan politik dari kalangan politisi sipil di Indonesia masih terfragmentasi sehingga dianggap menimbulkan keraguan di mata publik dalam  memimpin Indonesia.

d. Politisi sipil belum memiliki suatu model pengkaderan kepemimpinan yang berkualitas sebagaimana yang dimiliki oleh militer.

e.  Adanya produksi dan reproduksi wacana selama kurang lebih 30 tahun yang diproduksi oleh aparatus negara.

Seiring dengan dinamika perkembangan politik di Indonesia yang sering disebut sedang dalam masa transisi demokrasi, semenjak reformasi bergulir peran militer dalam ranah politik secara bertahap kewenangannya. Kewenangan militer dikurangi dan pada akhirnya militer dikembalikan peranannya menuju pada militer profesional, yakni menjadi militer yang mremiliki kompetensi di bidang pertahanan.

Sejarah politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah kehadiran kekuatan politik militer, oleh karenanya untuk dapat memahami dinamika politik Indonesia secara baik, tidak bisa mengabaikan pembahasan pada peran militer dalam sejarah politik Indonesia. Kajian pada politik Indonesia menjadi tidak akan komprehensif jika tidak membahas posisi militer dalam pentas politik nasional Indonesia.

                       KEKUATAN POLITIK PARTAI POLITIK

Tapak-tapak penting partai politik dalam sejarah perpolitikan Indonesia antara lain sejarah telah menulis dengan tinta emas, melalui rahim partai politiklah  gagasan tentang Indonesia merdeka lahir dan bersemi pada era masa pergerakan nasional. Bahkan jauh hari sebelum Negara Indonesia yang merdeka lahir.

Pada era yang sering disebut dengan Demokrasi Parlementer atau ada juga yang menyebutnya dengan Demokrasi Liberal (1945-1959), partai politik di Indonesia mendapatkan ruang gerak yang sangat luas. Partai politik dengan terbuka dapat mengekspresikan pilihan ideologinya melalui berbagai forum, media massa yang tersedia pada era tersebut. Garis ideologi yang ada di partai memiliki pengaruh yang kuat pada arah kebijakan pemerintahan. Maka pada era ini dalam sejarah politik Indonesia dikenal juga dengan lahirnya aliran politik.

Aliran-aliran pemikiran politik yang hadir dalam kehidupan politik Indonesia pada Era Demokrasi Liberal, yang mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dapat dikelompokkan kedalam lima aliran pemikiran politik, yakni.

1.         Sosialisme Radikal (PSI).

2.         Nasionalis Radikal (PNI & PKI).

3.         Politik Islam Tradisional (Partai NU).

4.         Islam Modernis (Partai Masyumi).

5.         Tradisionalis (partai-partai politik lokal).

Fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan politik (political education) kepada masyarakat Indonesia untuk mendorong rakyat agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik, menunaikan hak-hak politiknya pada satu sisi serta kewajiban politik pada sisi yang lain dapat berjalan dengan baik.

Partai politik pada Era Demokrasi Parlementer juga dapat menjalankan fungsi-fungsi komunikasi politik, interest articulation, interest agrigation, political recruitment, dan manajemen politik dengan cukup memadai. Demikian juga pada Era Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) 1959-1965 walaupun peran partai tidak sebesar pada Era Demokrasi Parlementer, partai politik tetap memiliki peran penting dalam kehidupan politik di Indonesia.

Kondisi yang kurang lebih sama diterima oleh partai politik pada Era Rezim Orde Baru, partai politik pada era ini mengalami kebijakan yang sering disebut sebagai kebijakan restruktrisasi politik dan deideologisasi partai politik. Dengan kebijakan tersebut partai politik di Indonesia jumlahnya dibatasi hanya tinggal tiga partai yakni PPP, PDI, ditambah Golkar dengan ideologi yang sama,yaitu asas tunggal Pancasila. Pada Era Orde Baru posisi partai politik lebih tidak berdaya berhadapan dengan pemerintah.

Kondisi kehidupan partai politik yang memprihatinkan baru mulai memiliki peluang ada perbaikan ketika kran demokrasi terbuka yang dimulai dengan peristiwa jatuhnya rezim Soeharto pada 1998. Semenjak bergulirnya Era reformasi sejak 1998, kehidupan politik di Indonesia memiliki peluang, untuk kembali melakukan penataan dan konsolidasi menuju ke suatu tatanan kehidupan politik yang demokratis. Konsolidasi kehidupan politik menuju suatu tatanan yang demokratis antara lain ditandai dengan diselenggarakannya suatu pemilu yang demokratis, secara periodik, mulai dari 1999, 2004, dan 2009.

Partai politik di Indonesia yang dilahirkan melalui proses pemilu 2009. Dari waktu ke waktu mengalami proses deligitimasi dari rakyat pemilih Indonesia. Faktornya antara lain.

1.         Hampir sema partai politik mengalami konflik internal.

2.         Hampir semua partai politik kadernya ada yang terjerat kasus korupsi.

3.         Gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh para politisi yang mewakili partai politik.

4.         Terjadinya berbagai skandal moral-seksual politisi.

5.         Munculnya fenomena politik kartel di lingkungan partai politik.